ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Hidup Indah Bila Kita Berbagi.

Belajar merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang. Oleh karena itu kesempatan belajar seharusnya dapat dimiliki oleh siapapun, di manapun dan kapanpun. Konsep pendidikan sepanjang hayat (life-long education) dan pendidikan untuk semua (education for all) yang dicetuskan oleh UNESCO merupakan suatu gagasan yang harus dapat diwujudkan di Indonesia. Namun upaya ke arah itu ternyata masih banyak menemui kendala. Hingga saat ini problem pemerataan kesempatan belajar masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, misalnya melalui pembangunan gedung sekolah baru, peningkatan daya tampung pada sekolah-sekolah yang telah ada, penambahan fasilitas belajar, pengadaan dan pengangkatan tenaga guru, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Namun upaya itu ternyata belum dapat mengatasi masalah pemerataan pendidikan secara tuntas. Masih banyak warga masyarakat yang belum dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, terutama sebagian masyarakat yang memiliki berbagai macam kendala tertentu. Pembangunan gedung sekolah baru yang dilakukan setiap tahun misalnya, belum dapat menjangkau kelompok masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Bagi masyarakat yang memiliki kendala ekonomi, waktu dan geografis masih sulit untuk memperoleh layanan pendidikan melalui jalur pendidikan reguler/ konvensional. Padahal sebagai sesama anak bangsa, mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain yang lebih beruntung memperoleh pendidikan, sebagaimana dijamin oleh pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.

Bila kita memandang sekolah sebagai suatu sistem, maka SMP Terbuka (Sekolah Menengah Pertama Terbuka) adalah suatu sistem sekolah yang memiliki ciri : (1) siswanya lebih banyak belajar mandiri ; (2) gurunya berbagi peran dengan orang (nara sumber) lain ; (3) sumber belajar bervariasi, dengan bentuk utama bahan yang dikemas untuk belajar mandiri ; (4) mempertimbangkan kondisi dan karekteristik siswa dalam penyelenggaraan belajar pembelajaran ; (5) kegiatan belajar pembelajaran tidak terjadwal pada tempat dan waktu yang ketat, dan (6) memanfaatkan lingkungan tempat tinggal anak didik sebagai sumber belajar. (Miarso, 2009). SMP Terbuka adalah suatu bentuk penerapan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu proses komplek dan terpadu yang melibatkan orang, gagasan, prosedur, peralatan, dan organisasi untuk mengatasi masalah belajar manusia. Cara mengatasi masalah itu dilakukan dengan menganalisis kebutuhan / mengidentifikasikan altenatif, memilih dan menguji altenatif, melaksanakan, menilai dan mengelola keseluruhan kegiatan. Teknologi pendidikan berpegang pada falsafah: agar setiap pribadi dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dengan menggunakan teknologi sebagai proses dan produk, selaras dan serasi dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan sepeerti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Wijaya, Djajuri, dan Rusyan, 1988:7).

Kebijakan tentang wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setap warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan wajib belajar ini bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1984 dengan nama Kebijakan Wajib Belajar Enam tahun. Kebijakan wajib belajar pada saat itu mewajibkan warga Negara Indonesia mengikuti pendidikan selama 6 tahun di jenjang sekolah dasar ataupun pada seprogram yang sederajat seperti pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) bahkan dapat juga menempuh program kesetaraan yang bersifat nonformal seperti program KEJAR PAKET A. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1994, kembali pemerintah menggulirkan kebijakan wajib belajar sembilan (9) tahun, disini terjadi peningkatan tiga tahun. Dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun ini, setiap warga Negara Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau yang sederajat (6 tahun) dan dilanjutkan lagi pada jenjang pendidikan di atasnya selama 3 tahun lagi, yakni pada jenjang SMP atau yg sederajat  seperti Madrasa Tsanawiyah (M Ts), juga program kesetaraan yang bersifat nonformal seperti program KEJAR PAKET B. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, berbagai keputusan tentang peraturan wajib belajar yang diterbitkan sebelumnya diperbaharui.

Penuntasan wajib belajar diharapkan dapat tercapai pada tahun 2008/2009 dengan indikator angka partispasi kasar (APK) minimal mencapai 95%. APK saat ini untuk anak usia SMP (13 s.d. 15 tahun) telah mencapai sekitar 80%. Namun setelah mencapai 80%, usaha untuk meningkatkan APK makin sulit, karena berbagai kondisi yang sekaligus menjadi kendala. Kendala pertama adalah bahwa anak tamatan SD/MI yang saat ini belum tertampung pada umumnya bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolasi, dan terpencar. Kedua, SD/MI yang ada lokasinya jauh dari SMP yang telah ada. Ketiga adalah jumlah siswa pertingkat kelas relatif sedikit, sehingga bila diterapkan pola yang sudah ada pada umumnya tidak cocok. Akan dibangun USB, siswanya sedikit sehingga tidak efisien. Didirikan SMP Terbuka, sulit mendapatkan guru bina atau induknya. Didirikan Kejar Paket B, sulit mendapatkan tenaga pamong belajar. Oleh karena itu untuk SD yang lokasinya terpencil, terpencar, terisolasi dan jumlah siswanya sedikit dikembangkan SD-SMP Satu Atap dengan mendirikan SMP di lokasi SD sehingga mendekatkan SMP dengan domisili siswa. Permasalahannya adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan baik oleh pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengembangan SD-SMP Satu Atap pada tahun pertama (2005). 

A.      PEMBAHASAN

1.        Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

2.        Memilih Alternatif  Kebijakan

Dalam menyeleksi atau memilih alternatif kebijakan guna menentukan kebijakan terpilih diperlukan kriteria relevan yang standar, untuk merekomendasikan alternatif mana yang paling baik untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam penerapan kriteria menurut Patton dan Sawicki (1988) dalam (Keban, 1999 : 46), ada beberapa kriteria penting yang bisa digunakan yaitu : 1) technical feasibility, 2) political viability, 3) economic and financial possibility and 4) administrative operability.

1)        technical feasibility,

Technical feasibility untuk mengukur apakah keluaran (outcome) dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam kriteria ini ada dua subkriteria pokok yang diperhatikan yaitu effectiveness dan adequacy. effectiveness menyangkut sejauhmana kebijakan atau program mencapai apa yang diinginkan, sedangkan adequacy untuk melihat seberapa jauh kebijakan/program yang disarankan akan mampu memecahkan persoalan baik keseluruhan maupun sebahagian.

2)        political viability,

Political viability memperhatikan 5 subkriteria yaitu acceptability, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat; appropriateness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan tidak merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat; responsiveness, untuk melihat apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Legal, artinya apakah suatu alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta equity, guna melihat apakah kriteria alternatif kebijakan yang dipilih menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat

3)        economic and financial,

possibility Economic and financial possibility, merupakan evaluasi ekonomi dari kebijakan atau program yang ada, meliputi asfek perubahan dalam nilai seperti perubahan aset ekonomi,GDP, human capital, dan non human resources lainnya, aspek economis efficiency, aspek profitability dan aspek cost effectiveness

4)        administrative operability,

Administrative operability, untuk melihat beberapa elemen administrative seperti autority yang berkenaan dengan kewenangan melaksanakan suatu kebijakan atau program, institusional commitment yang melihat kesamaan komitmen dari administrasi level atas sampai bawah, capability menyangkut kemampuan skill dan staff serta finansial suatu implementor agent, dan organizational support yang berkaitan dengan ada atau tidaknya dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan-pelayanan lainnya terhadap alternatif kebijakan. (4) Policy Implementation Implementasi menurut Godon dalam keban (1999 : 49) adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi prigram, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diseleksi.

5)        Policy Assesment

Pada tahap ini yang merupakan tahap akhir dari tahap pembuatan kebijakan publik, dilakukan penilian apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan. Evaluasi menurut Wibawa, dkk (1994 : 9-10) dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan.

B.       ALTERNATIF KEBIJAKAN

1.        Alternatif 1 SMP Terbuka

Tabel 1.1

Rekapitulasi Hasil Penilaian Alternatif 1 Kebijakan SMP Terbuka

No	Daerah Terisolir			Pendapatan			Sarana Transportasi
	F	Parameter	Jml	F	Parameter	Jml	F	Parameter	Jml
1.	5	0.20	1	4	0.20	0.8	4	0.20	0.8
2.	3	0.25	0.75	2	0.25	0.5	3	0.25	0.75
3.	4	0.15	0.6	3	0.15	0.45	5	0.15	0.75
4.	2	0.10	0.2	4	0.10	0.4	2	0.10	0.2
5.	4	0.30	0.6	3	0.30	0.9	2	0.30	0.6
	Jumlah		3.15	Jumlah		3.05	Jumlah		3.1
Total Dari Indikator = (3.15+3.05+3.1) = 9.3

              I.          Indikator Daerah Terisolir

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.1 menunjukkan indicator Daerah terisolir memiliki prioritas yang tinggi ketimbang indicator yang lain yaitu 3.15. Secara (technical feasibility) teknis pengembangan teknologi sederhana dalam hal ini kesempatan untuk bersekolah merata, pemerataan mutu pendidikan dengan menghilangkan kesenjangan karena factor social – geografis. Namun, berdasarkan hasil skoring indicator Daerah terisolir lemah pada administrative operability yang tertuju pada komitment dalam melaksanakan implementasi SMP terbuka yang kurang kuat, dan lemahnya implementor agent. dari sisi, political viability, akan berpengaruh terhadap nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat yang artinya dengan adanya SMP terbuka maka akan membawa nilai baru yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, economic and financial dengan adanya SMP terbuka di daerah terisolir secara langsung akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan ekonomi warga, Ecological awarness. Meliputi pertimbangan terhadap lingkungan hayati dan lingkungan social yang dibawa akibat adanya implementasi SMP terbuka di daerah terisolasi tersebut. Hal ini membawwa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

           II.          Indikator Pendapatan

Hasil perhitungan komulatif berdasarkan table 1.1 menunjukkan total komulatif yaitu 3.05, berdasarkan penilaian deskriptif dan penilaian berdasarkan bobot, tehnical faesibility secara teknis sederhana SMP terbuka ini juga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mana jika adanya SMP terbuka maka aka menambah pendapatan perekonomian. pada political viability tertuju kelompok – kelompok masyarakat yag notabenya adalah masyarakat yang cukup terpengaruh oleh adanya SMP terbuka. Dari economic and finansial possibility kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan untuk implementasi SMP terbuka cenderung besar karena daerah yang belum bisa ditempuh dengan waktu singkat. Secara administrative operability dalam hal alternative kebijakan SMP terbuka akan mempengaruhi partisipasi dari segi pendapatan masyarakat. Ecological awareness dampaknya terhadap social masyarakat yang menyangkut dengan pendapatan dilihat dari besaran terhadap pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

        III.          Indikator Sarana Transportasi

Hasil perhitungan komulatif/ skoring berdasarkan table 1.1 menunjukkan total komulatif yaitu 3.1. Dari segi technical feasibility secara sederhana adanya SMP terbuka juga akan diiikuti oleh peningkatan sarana transportasi namun pada indicator sarana transportasi mempunyai kelemahan pada administrative operability yang artinya berkenaan dengan kemampuan SDM dan finansial dalam menyelenggarakan implementasi SMP terbuka dan pengaruhnya terhadap transportasi yang kurang. Economic anda finansial possibility kemungkinan pengukuran biaya terhadap pelaksanaan tersebut cukup besar. Political Viability peranan pemerintah dalam pengimplementasian SMP diikuti dengan pembenahan sarana transportasi yang ada. dan dengan diimplementasikanya SMP terbuka secara tidak langsung berpengaruh terhadap sarana transportasi dalam hal ini adanya dukungan pelayanan fasilitas dan juga dampak nyatanya terhadap perkembangan sarana transportasi dapat dirasakan

        IV.          Berdasarkan ketiga indicator ini bahwa indicator yang mempunyai priortas tertinggi berada pada indicator Daerah terisolir sebagai alternative objek implemetasi SMP terbuka oleh pemerintah, dengan skor tertinggi yaitu 3.15 berdasarkan analisis deskriptif dan juga skoring. Hasil komulatif berdasarkan ketiga indicator yaitu 9.3 dari skoring berdasarkan parameter yang telah ditentukan

2.        Alternatif 2 SMP Kejar Paket

Tabel 1.2

Rekapitulasi Hasil Penilaian Alternatif 2 Kebijakan SMP Kejar Paket

No	Daerah Terisolir			Pendapatan			Sarana Transportasi
	Fk	Parameter	Jml	Fk	Parameter	Jml	Fk	Parameter	Jml
1.	4	0.20	0.8	3	0.20	0.6	5	0.20	1
2.	2	0.25	0.5	3	0.25	0.75	4	0.25	1
3.	2	0.15	0.3	4	0.15	0.6	3	0.15	0.45
4.	3	0.10	0.3	3	0.10	0.3	4	0.10	0.4
5.	3	0.30	0.9	4	0.30	1.2	3	0.30	0.9
	Jumlah		2.8	Jumlah		3.48	Jumlah		3.75
Total Dari Indikator = (2.8+3.48+3.75) = 10.03

I.         Indikator Daerah Terisolir

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.2 menunjukkan indicator Daearh terisolir mempunyai nilai yaitu 2.8. Secara (technical feasibility) dengan adanya SMP Kejar Paket yang berada di daerah terisolir akan menumbuhkan pendidikan di daerah tersebut. Economic and Financial Possibility dampak yang ditimbulkan dengan adanya SMP Kejar Paket di daerah terisolir seharusnya membawa perubahan pendidikan, namun berdasarkan hasil deskriptif maupun hasil skoring menunjukkan pemerataan kurang diperhatikan. Political Viability dilihat dari segi partisipasi pemerintah, masyarakt dan LSM. Partisipasi oleh pemerintah dianggap kurang begitu berpengaruh terhadap adanya SMP Kejar Paket yang ada di Daerah Terisolir. administrative operability yang artinya peranan pemerintah dalam peningkatan pendidikan melalui SMP Kejar Paket yang ada di Daerah Terisolir memiliki keyakinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan oleh pemerintah. Ecological Awareness hasil penganalisisan secara deskriptif bahwa pengaruhnya terhadap lingkungan social bagi masyarakat cukup berpengaruh dalam kaitanya dengan keberadaan SMP Kejar Paket di daerah terisolir.

II.      Indikator Pendapatan

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.2 menunjukkan indicator pendapatan mempunyai nilai 3.48. Secara Technical Feasibility dengan adanaya SMP Kejar Paket secara teknis akan berpengaruh cukup tinggi terhadap pendapatan masyarakat, karena dengan adanya SMP Kejar Paket pendidikan yang ada di masyarakat akan lebih terangkat. Economic and Financial Possibility. Tingakt pemerataan pendapatan masyarakat dengan adanya SMP Kejar Paket secara kuantitas cukup berpengaruh. Political Viability Partisipasi oleh pemerintah, masyarakat dan LSM dalam upaya mambangun kenaikan pendapatan masyarakat melalui SMP Kejar Paket cenderung tinggi. administrative operability yang artrinya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat , pemerintah harus memfasilitasi masyarakat berupa pelayanan – pelayanan untuk mendukung perekonomian yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari uji skoring bahwa dukungan fasilitas pelayanan oleh pemerintah dikatakan cukup baik. Ecological Awareness, dampak yang ditimbulkan dengan adanya SMP Kejar Paket terhadap pendapatan masyarakat dapat

dikatakan tinggi dengan melihat frekuensi yang diambil oleh masyarakat.

III.   Indikator Sarana Transportasi

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.2 menunjukkan indicator pendapatan mempunyai nilai 3.75. Secara Technical Feasibility permasalahan sarana transportasi secara perlahan – lahan akan terselesaikan billa diikuti oleh pembagunan yang lain seperti pendidikan SMP Kejar Paket. Economic and Financial Possibility,  Dengan terbukanya pendidikan yang ada di masyarakat melalui SMP Kejar Paket secara langsung juga akan mempengaruhi pemerataan sarana transportasi yang ada di masyarakat, karena mobilisasi yang semakin tinggi tentunya juga harus diimbangi dengan tingkat sarana transportasi. Political Viability, partisipasi pemerintah dalam upaya membangun pendidikan juga diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan juga actor – actor yang lain, hal tersebut juga akan berpengaruh pada peningkatan sarana transportasi namun halis skoring menunjukkan peran serta semua sector perlu diperkuat lagi. administrative operability, penyelenggaran pendidikan terutama SMP Kejar Paket oleh pemerintah memang tertuju pada peningkatan kualitas SDM manusia diikuti dengan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan sarana transportasi darat hal tersebut untuk mendukung jalanya pendidikan. Ecological Awareness, berdasarkan hasil uji skoring yang menyatakan dampak yang terjadi kepada sarana transportasi memang cukup berpengaruh karena hal tersebut memang mengkibatkan beberapa pengaruh transportasi oleh masyarakat.

IV.   Berdasarkan ketiga indicator tersebut bahwa prioritas dalam pemilihan alternative adalah indicator sarana transportasi dengan nilai berdasarkan uji skoring yaitu 3.75. Hasil komulatif dari Alternatif kebijakan SMP Kejar Paket adalah 10.03 dengan perhitungan menggunakan parameter sebagai alat analisis alternative kebijakan.

3.        Alternatif 3 SMP Satu Atap

Tabel 1.3

Rekapitulasi Hasil Penilaian Alternatif 3 Kebijakan SMP Kejar Paket

No	Daerah Terisolir			Pendapatan			Sarana Transportasi
	F	Parameter	Jml	F	Parameter	Jml	F	Parameter	Jml
1.	5	0.20	1	5	0.20	1	5	0.20	1
2.	3	0.25	0.75	4	0.25	1	4	0.25	1
3.	4	0.15	0.6	4	0.15	0.6	3	0.15	0.45
4.	2	0.10	0.2	3	0.10	0.3	4	0.10	0.4
5.	2	0.30	0.6	4	0.30	1.2	4	0.30	1.2
	Jumlah		3.15	Jumlah		4.1	Jumlah		4.05
Total Dari Indikator = (3.15+4.1+4.05) = 11.3

I.            Indikator Daerah Terisolir

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.3 indikator daerah terisolir mempunyai nilai sebesar 3.15. Technical Feasibility dengan adanya SMP Satu Atap secara teknis dapat memecahpak permasalahan pendidikan di daerah terisolir. Economic and Financial Possibility, masih sedikitnya akses pemerataan dalam hal pendidikan di daerah terisolir menjadikan masyarakat untuk kurang leluasa mengakses pendidikan. Political Viability partisipasi pemerintah, masyarakat dengan adanya SMP Satu Atap mengakibatkan pendidikan di daerah terisolir dapat dilaksanakan. administrative operability pelayanan pendidikan di daerah terisolir kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ecological Awareness berdasarkan hasil skoring dari table 1.3 dampak yang dirasakan dengan adanya SMP Satu Atap di daerah terisolir kurang begitu dirasakan.

II.         Indikator Pendapatan

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.3 indikator pendapatan mempunyai nilai sebesar 4.1 Technical Feasibility secara teknis dengan adanya SMP Satu Atap akan menunjang pendapatan masyarakat karena disekitar SMP akan tumbuh tetesan perekonomian. . Economic and Financial Possibility, setidaknya pemerataan pendapatan dengan adanya akses pendidikan dapat meningkatkan peekonomian masyarakat. Political Viability partisipasi pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di dalam masyarakat mempunyai peranan yang penting, sehingga pemerintah juga memprioritaskan kebutuhan perekonomian. administrative operability penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui SMP Satu Atap setidaknya akan mempengaruhi pendapatan. Ecological Awareness.  Dampak social dengan diterapkanya SMP Satu Atap memungkinkkan hubungan social yang baik sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian.

III.      Indikator Sarana Transportasi

Hasil perhitungan berdasarkan table 1.3 menunjukkan bahwa nilai/skoring sarana transportasi bernilai 4.05. Technical Feasibility secara teknis dengan adanya SMP Satu Atap didaerah terisolir menandakan adanya keyakinan akan penerapan pendidikan sehingga transprtasi akan menjadi lebih baik. Economic and Financial Possibility adanya SMP Satu Atap didaerah terisolir menandakan bahwa adanay pemerataan pendidikan dari pemerintah. Political Viability dengan adanya partisipasi yang cukup baik dari pemerintah, masyarakat, dan juga LSM akan memudahkan peningkatan sarana transportasi. administrative operability dengan adanya SMP Satu Atap menandakan juaga ada peningkatan pelayanan dibidang lain yaitu transportasi, karena untuk memudahkan jarak yang ditempuh oleh masyarakat. Ecological Awareness  dampak social dengan adanya SMP Satu Atap ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

IV.      Berdasarkan ketiga indicator tersebut maka hasil penilaian secara total menggambarkan bahwa indicator sarana transportasi mempunyai prioritas yang tinggi untuk diimplementasikan. Dan secara komulatif dari ketiga indicator menunjukkan nilai sebesar 11.3 berdasarkan hasil penilaian skoring.

C.      PEMILIHAN DARI KETIGA ALTERNATIF

Berdasarkan hasil penilaian secara skoring dengan menggunakan parameter Patton dan Sawicky dari ketiga alternative sebagai berikut :

1.      Alternatif 1 SMP Terbuka

Penilaian / skoring yang dihasilkan adalah :

·         (3.15+3.05+3.1) = 9.3

2.      Alternatif 2 SMP Kejar Paket

Penilaian / skoring yang dihasilkan adalah :

·         (2.8+3.48+3.75) = 10.03

3.      Alternatif 3 SMP Satu Atap

Penilaian / skoring yang dihasilkan adalah :

·         (3.15+4.1+4.05) = 11.3

Hail penilaian berdasarkan skoring menunjukkan jumlah altenatif 1 yaitu (9.3), alternative 2 (10.3), alternative 3 (11.3) yang artinya pemilihan alternative yang menjadi prioritas untuk dijadikan sebuah kebijakan adalah alternative 3 dengan nilai tertinggi yaitu 11.3

D.      PENUTUP

Kebijakan merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks, dengan adanya alternative kebijakan memudahkan untuk prioritas dalam pengambilan keputusan, sehingga akan memperoleh keputusan yang valid.

LAMPIRAN HASIL KUESIONER

A.       ALTERNATIF 1 SMP TERBUKA

Tabel A.1

Daftar Kuesioner Untuk Daerah Terisolir

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan diterapkanya SMP terbuka dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di Daerah terisolir? 5. Sangat Meningkatkan Pemerataan 4. Meningkatkan Pemerataan 3. Cukup Meningkatkan Pemerataan 2. Kurang Meningkatkan Pemerataan 1. Tidak Meningkatkan Pemerataan
2.	Apakah penerapan SMP terbuka di daerah terisolir dapat membawa dampak yang positif.? 5. Sangat Membawa dampak positif 4. Membawa dampak positif 3. Cukup Membawa dampak positif 2. Kurang Membawa dampak positif 1. Tidak Membawa dampak positif
3.	Apakah dengan diterapkannya SMP terbuka di daerah terpencil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 5. Sangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Kurang meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1. Tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4.	Bagaimanakah peranan / komitmen pemerintah daerah dengan diterapkannya SMP terbuka, apakah dapat mempunyai pengaruh secara langsung bagi masyarakat? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh
5.	Apakah ada pengaruh dampak social dengan diimplementasikanya SMP terbuka di daerah terpencil ? 5. Sangat Berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup Berpengaruh 2. Kurang Berpengaruh 1. Tidak Berpengaruh

Tabel A.2

Daftar Kuesiner Untuk Pendapatan

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan diimplentasikan SMP terbuka akan mempengaruhi tentang persoalan pemerataan pendapatan masyarakat? 5. Sangat mempengaruhi 4. Mempengaruhi 3. Cukup mempengaruhi 2. Kurang mempengaruhi 1. Tidak mempengaruhi
2.	Apakah dengan adanya SMP terbuka akan mempengaruhi biaya pengeluaran pendapatan masyarakat ? 5. Sangat mempengaruhi t 4. mempengaruhi 3. Cukup mempengaruhi 2. Kurang mempengaruhi 1. Tidak mempengaruhi
3.	Apakah dengan kelompok masyarakat pendapatanaya terpengaruh akibat adanya SMP terbuka ? 5. Sangat mempengaruhi 4. Mempengaruhi 3. Cukup mempengaruhi 2. Kurang mempengaruhi 1. Tidak mempengaruhi
4.	Apakah dengan diterapkanya kebijakan SMP terbuka partisipasi dari masyarakat, pemerintah dll akan terwujud ? 5. Sangat Terwujud/ dilaksanakan 4. Terwujud/ dilaksanakan 3. Cukup terwujud/ dilaksanakan 2. Kurang terwujud/ dilaksanakan 1. Tidak terwujud/ dilaksanakan
5.	Seberapa besarkah dampak implentasi kebijakan SMP terbuka terhadap pendapatan ? 5. Sangat besar 4. Besar 3. Cukup besar 2. Kurang besar 1. Tidak besar

Tabel A.3

Daftar Kuesioner Untuk Sarana Transportasi

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP terbuka dapat memecahkan permasalahan sarana transportasi? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan sarana transportasi apabila implementasi kebijakan SMP terbuka dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP terbuka partisipasi pemerintah dapat meningkatkan sarana transportasi yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP terbuka, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan transportasi untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak sarana transportasi yang berpengaruh bagi masyarakat ketika kebijaka implementasi SMP terbuka dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh bagi sarana transportasi 4. Berpengaruh bagi sarana transportasi 3. Cukup berpengaruh bagi sarana transportasi 2. Kurang berpengaruh bagi sarana transportasi 1. Tidak berpengaruh bagi sarana transportasi

B.     ALTERNATIF 2 SMP KEJAR PAKET

Tabel B.1

Daftar Pertanyaan Untuk Daerah Terisolir

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Kejar Paket dapat memecahkan permasalahan pendidikan di Daerah Terisolir? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan sarana pendidikan di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Kejar Paket dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Kejar Paket partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan sarana pendidikan di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Kejar Paket, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan Pendidikan di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak pendidikan di daerah terisolir ketika kebijakan implementasi SMP Kejar Paket dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh

Tabel B.2

Daftar Pertayaan Untuk Pendapatan

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Kejar Paket dapat memecahkan permasalahan pendapatan masyarakat ? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan pendapatan di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Kejar Paket dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Kejar Paket partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Kejar Paket, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan dalam bidang ekonomi di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak bagi pendapatan masyarakat di daerah terisolir ketika kebijakan implementasi SMP Kejar Paket dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh

Tabel B.3

Daftar Pertanyaan Untuk Sarana Transportasi

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Kejar Paket dapat memecahkan permasalahan sarana transportasi di Daerah Terisolir? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan sarana transportasi di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Kejar Paket dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Kejar Paket partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan sarana transportasi di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Kejar Paket, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan transportasi di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak sarana transportasi di daerah terisolir ketika kebijaka implementasi SMP Kejar Paket dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh bagi sarana transportasi 4. Berpengaruh bagi sarana transportasi 3. Cukup berpengaruh bagi sarana transportasi 2. Kurang berpengaruh bagi sarana transportasi 1. Tidak berpengaruh bagi sarana transportasi

C.    ALTERNATIF 3 SMP SATU ATAP

Tabel C.1

Daftar Pertanyaan Untuk Daerah Terisolir

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Satu Atap dapat memecahkan permasalahan pendidikan  di Daerah Terisolir? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan pendidikan di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Satu Atap dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Satu Atap partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan pendidikan di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Satu Atap, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan pendidikan di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak pendidikan di daerah terisolir ketika kebijakan implementasi SMP Satu Atap dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh

Tabel C.2

Daftar Pertanyaan Untuk Pendapatan

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Satu Atap dapat memecahkan permasalahan pendapatan  di Daerah Terisolir? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan pendapatan di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Satu Atap dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Satu Atap partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan pendapatan di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Satu Atap, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan perekonomian di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak bagi pendapatan masyarakat di daerah terisolir ketika kebijakan implementasi SMP Satu Atap dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh

Tabel C.3

Daftar Pertanyaan Untuk Sarana Transportasi

No	Pertanyaan
1.	Apakah dengan adanya SMP Satu Atap dapat memecahkan permasalahan sarana transportasi masyarakat  di Daerah Terisolir? 5. Sangat Setuju 4. Setuju 3. Cukup Setuju 2. Kurang Setuju 1. Tidak Setuju
2.	Seberapa besarkah tingkat pemerataan sarana transportasi di daerah terisolir apabila implementasi kebijakan SMP Satu Atap dilaksanakan? 5. Sangat Besar 4. Besar 3. Cukup Besar 2. Kurang Besar 1. Tidak Besar
3.	Apakah dengan diimplementasikan SMP Satu Atap partisipasi pemerintah, masyarakat & LSM dapat meningkatkan sarana transportasi di daerah terisolir yang ada ? 5. Sangat Meningkatkan 4. Meningkatkan 3. Cukup Meningkatkan 2. Kurag Menigkatkan 1. Tidak Meningkatkan
4.	Secara umum apakah anda yakin dengan adanya SMP Satu Atap, pemerintah secara langsung akan meningkatkan pelayanan – pelayanan sarana transportasi di daerah terisolir untuk masyarakat? 5. Sangat Yakin 4. Yakin 3. Cukup Yakin 2. Kurang Yakin 1. Tidak Yakin
5.	Apakah ada dampak bagi sarana transportasi masyarakat di daerah terisolir ketika kebijakan implementasi SMP Satu Atap dilasanakan? 5. Sangat berpengaruh 4. Berpengaruh 3. Cukup berpengaruh 2. Kurang berpengaruh 1. Tidak berpengaruh